JAKARTA, JEJARISULTRA.COM-- Laporan triwulanan Google mengenai “operasi pengaruh” tidak pernah menyebut 19.389 kanal YouTube yang ditutup Google baru-baru ini dikelola, dibiayai, maupun diarahkan oleh pemerintah. Publik dan media diminta mencermati teks asli laporan tersebut secara utuh agar tidak terjebak pada penafsiran yang menyamakan konten pro-pemerintah dengan jaringan pendengung atau buzzer negara.
Juru Bicara Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Dr. Teguh Santosa, menyatakan bahwa dokumen berjudul “Influence Operations Bulletin Q3 2026” yang dirilis Google pada 30 Oktober 2026 semata-mata mendeskripsikan kecenderungan isi konten, bukan atribusi pengelola. Dalam empat entri yang berkaitan dengan Indonesia, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu tidak mencantumkan satu pun nama aktor, instansi pemerintah, ataupun pihak pendana di balik ribuan kanal tersebut.
“Silakan baca laporan Google kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah 'buzzer pemerintah' adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google," ujar Teguh dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Teguh menjelaskan, label “linked to Indonesia” yang tercantum dalam buletin tersebut merupakan penanda geografis negara yang juga diterapkan Google untuk negara lain, seperti Ekuador. Ketika memiliki bukti kuat mengenai aktor di balik sebuah operasi pengaruh, Google lazimnya menyebut identitas pelaku secara eksplisit, sebagaimana yang dilakukan terhadap firma konsultan Rusia, Internet Research Agency, maupun aktor yang terhubung dengan intelijen Rusia.
Untuk entri Indonesia, ketiadaan nama pelaku membuktikan bahwa laporan tersebut belum menyentuh aspek atribusi. Oleh karena itu, pemerintah menilai penyimpulan bahwa negara memelihara jaringan akun terkoordinasi merupakan loncatan logika yang tidak berdasar pada data primer.
Selain persoalan atribusi, Bakom RI juga menyoroti ketertutupan metodologi di balik angka penutupan 19.389 kanal sepanjang kuartal III-2026. Google tercatat menutup ribuan kanal tersebut secara berantai pada Juli, Agustus, dan September 2026 menggunakan sistem penautan otomatis serta peninjauan manual (related channel terminations).
Menurut Teguh, mekanisme penutupan berantai membuat satu kanal yang ditutup memicu penghapusan kanal-kanal lain yang dianggap terhubung oleh algoritma platform. Padahal, sistem penautan otomatis milik YouTube memiliki rekam jejak kekeliruan, seperti saat salah menautkan kanal kreator besar Enderman ke akun tak dikenal serta kesalahan penghapusan massal pada Oktober 2024 yang akhirnya harus dipulihkan keesokan harinya.
“Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,” kata Teguh.
Ia menambahkan, membandingkan skala operasi pengaruh antarnegara hanya berdasarkan jumlah kanal yang ditutup merupakan pendekatan yang menyesatkan. Dalam laporan-laporan sebelumnya, Google sendiri mencatat bahwa jaringan serupa kerap didominasi unggahan spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup.
Di samping itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan satu operator tunggal mengendalikan hingga seribu akun media sosial secara bersamaan. Dengan demikian, tingginya jumlah akun yang ditindak tidak otomatis mencerminkan besarnya jumlah pelaku maupun luasnya jangkauan pengaruh di masyarakat.
Teguh menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak membela jaringan akun terkoordinasi, apa pun narasi yang diusungnya. Apabila sebagian dari kanal yang ditutup terbukti melakukan serangan terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, negara justru mendukung penuh langkah penindakan tersebut.
Sikap tegas terhadap praktik manipulasi opini publik disebut telah menjadi agenda Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum laporan Google dipublikasikan. Sejak Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026, Presiden telah mengingatkan bahaya pemanfaatan AI oleh satu orang untuk mengoperasikan ribuan akun guna menciptakan ruang gema atau echo chamber.
Peringatan serupa kembali ditegaskan Presiden pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional pada 18 September 2026 serta dalam forum Tanwir Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026. Dalam berbagai kesempatan tersebut, kepala negara menyoroti bahwa operasi buzzer dan akun robot yang digerakkan pemodal besar hanya akan memecah belah masyarakat serta merusak iklim demokrasi.
“Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” tutur Teguh.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google membuka data atribusi beserta bukti penindakan secara transparan kepada publik. Keterbukaan informasi dari pihak platform dinilai krusial agar penelusuran dapat dilakukan secara objektif dan ruang digital Indonesia terbebas dari prasangka maupun manipulasi.
